Diskon PPN untuk Rumah Tapak dan Rusun Diperpanjang sampai Desember

News

Pemerintah memperpanjang jangka waktu pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun (rusun) sampai Desember 2021.

Ketentuan ini terbit menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021 yang mengatur pemberian insentif PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan rusun periode Maret 2021 hingga Agustus 2021.

“Rumah toko dan rumah kantor merupakan cakupan dari rumah tapak,” kata Neilmaldrin Noor Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta, seperti dilaporkan Antara, Minggu (8/8/2021).

Neilmaldrin mengatakan, untuk kepentingan evaluasi dan monitoring realisasi PPN DTP, berita acara serah terima rumah tapak atau unit hunian rusun harus didaftarkan dalam aplikasi Sikumbang Kementerian PUPR.

Rumah tapak atau unit hunian rusun yang dapat insentif ini harus memenuhi persyaratan yakni harga jual maksimal Rp5 miliar, diberi maksimal satu unit properti per satu orang, dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka satu tahun.

Hunian juga harus rumah tapak atau rusun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni, mendapatkan kode identitas rumah, pertama kali diserahkan pengembang, serta belum pernah pindah tangan.

Besarnya insentif PPN DTP diberikan atas penyerahan rumah tapak atau rusun dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar ini memiliki beberapa ketentuan.

Pertama, 100 persen dari PPN terutang atas penyerahan rumah tapak atau rusun dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar. Kedua, sebesar 50 persen dari PPN yang terutang dengan harga jual di atas Rp2 miliar sampai Rp5 miliar.

Neil melanjutkan agar dapat menikmati insentif ini maka pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan rumah tapak atau rusun harus membuat faktur pajak dan melaporkan realisasi PPN DTP kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Ia menegaskan insentif ini diberikan dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sektor properti, menurutnya, merupakan sektor yang strategis dan punya multiplier effect terhadap berbagai sektor perekonomian sehingga akan mampu menyerap tenaga kerja relatif besar.

Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian insentif PPN rumah tapak dan rusun dapat dilihat di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021 yang berlaku sejak 30 Juli 2021 serta melalui laman www.pajak.go.id.(ant/iss/den)